Solo, Surga yang Tak Layak Difabel

Posted on June 14, 2011. Filed under: Uncategorized |

Solo Tak Layak Difabel

foto: Agoes Rudianto

Meskipun Solo mempunyai sejarah yang baik tentang munculnya rehabilitasi difabel di Indonesia, sekarang ini kota Solo masih belum pantas disebut layak difabel. Difabel di Solo masih jauh dari realisasi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang kesetaraan kaum difabel. Rochmad Wahyudi, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Komunitas (Fokkus) Difabel Solo, Sabtu (14/5), di Solo mengatakan terdapat sebanyak 80 persen dari jumlah difabel di Solo yang kian bertambah tiap tahunnya adalah pekerja serabutan dan pengangguran. “Hanya 20 persen dari mereka yang berpenghasilan tetap,” katanya.

Data Fokkus Difabel Solo menjelaskan bahwa jumlah difabel di Solo sebanyak 5.000 jiwa pada data tahun 2007. “Sudah pasti 2011 ini semakin bertambah jumlahnya,” kata Rochmad yang juga merupakan penyandang folio. Difabel yang memiliki penghasilan tetap adalah mereka yang bekerja berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Rochmad mengatakan, seharusnya jangan memandang difabel dari skill yang dimilikinya karena tidak semua para difabel mampu mendanai kemampuan yang dimilikinya. “Akibatnya mereka justru hanya menjadi pekerja serabutan,” ungkapnya.

Rochmad menjelaskan dirinya dilantik menjadi pegawai negeri sipil (PNS) setelah ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi pegawai. Sebelumnya, kata dia, selama 10 tahun Rochmad bekerja sebagai penjaga kebersihan pasar Klewer. “Setelah PP tersebut disahkan, mau tidak mau pemerintah menarik saya menjadi PNS,” katanya. Namun, dia mengatakan, nasib beruntung tersebut tidak dialami oleh para difabel lainnya hingga saat ini. “Hanya sebanyak 3 hingga 5 orang saja dari ribuan PNS di Solo yang merupakan difabel,” jelasnya.

Menurut Sunarman, Direktur Pusat Pengembangan dan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Prof Dr Soeharso, permasalahan difabel di solo sebenarnya sama dengan di kota-kota lain. Menurutnya ada empat permasalahan utama yang biasanya dihadapi difabel. Pertama, di tingkat individu difabel tidak percaya diri, karena merasa berbeda secara fisik dengan orang normal lainnya, ini berkaitan dengan psikologis difabel itu sendiri. Sehingga perlu ada motivator, dan konseling, baik difabel dengan sesama difabel ataupun dengan psikolog. Kedua, permasalahan dengan keluarga difabel, kebanyakan keluarga merasa kasihan terhadap difabel sehingga mereka tidak boleh bekerja atau bersekolah, sehingga SDM difabel cenderung rendah. Akhirnya hidupnya tergantung pada keluarga.

Di tingkat kebijakan, adanya stigma negative di kalangan pemerintah dan masyakarat terhadap system panti bagi difabel, membuat masyarakat umum tidak siap bekerjasama dengan difabel. Di tingkat pemerintahan, selama ini yang terlihat dekat dengan difabel hanya Dinas Sosial saja, padahal sebenarnya urusan difabel juga menjadi urusan dinas-dinas yang lain seperti pendidikan, pekerjaan, dan transportasi.

Sunarman juga berharap agar pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan difabel sehingga Solo menjadi kota layak difabel, baik difabel anak, wanita, maupun difabel secara keseluruhan. Karena selama ini menurutnya terdapat tiga macam persepsi yang timbul di masyarakat terhadap difabel yaitu, kasihan, netral, dan peduli. “Sebenarnya, peduli tidak harus menyumbang uang, tenaga, atau pikiran, diterima apa adanya itu sudah cukup peduli”, tandasnya.

Solo Surganya Difabel

“Solo mempunyai sejarah yang baik tentang rehabilitasi difabel”, kata Sunarman.  Sejak menjadi rujukan Asia Pasifik dalam penyelenggaraan rehabilitasi difabel pada tahun 1957, Solo dikenal menjadi kota peduli difabel. Dibawah pimpinan Prof. dr Soeharso, kala itu banyak lembaga rehabilitasi difabel yang didirikan, seperti RC (yang sekarang menjadi BBRSBD), YPAT (yang sekarang menjadi YPAC), dan Rumah Sakit Orthopedi. Pada waktu itu konsep rehabilitasi difabel dilakukan secara total, mulai dari penanganan medis hingga pelatihan untuk memperoleh pekerjaan. Banyaknya panti rehabilitasi difabel yang bermunculan di Solo mengundang difabel dari luar kota berdatangan untuk mendapatkan rehabilitasi.

Menurut  Sunarman, sejak berakhirnya kepemimpinan Prof.dr. Soeharso rehabilitasi difabel di Solo tidak mengalami perkembangan yang cukup baik. Konsep rehabilitasi total pada difabel perlahan luntur sejak terjadi segmentasi di kalangan lembaga rehabilitasi itu sendiri. “Lembaga rehabilitasi yang awalnya saling menunjang kini berdiri  sendiri-sendiri, sehingga tidak ada difabel yang mendapatkan rehabilitasi secara total”, kata Sunarman.

Sedangkan menurut Rochmad Solo merupakan surganya para difabel. Dia mengatakan, dari jumlah difabel yang ada di Solo saat ini hanya sekitar 35 persen dari mereka merupakan warga Solo asli. Hal tersebut, kata dia, disebabkan karena banyaknya pendatang difabel dari luar Solo yang ingin mengikuti pelatihan hingga bertempat tinggal sampai berumah tangga di Solo. “Akibatnya jumlah difabel di Solo kian menumpuk,” katanya.

Rochmad mengatakan, di beberapa rumah cacat dan pusat rehabilitasi di Solo kerap diadakan pelatihan dan pengembangan kreatifitas untuk berwirausaha. Namun, dia mengatakan, tidak ada pengawalan dan pendanaan pasca pembekalan tersebut. Akibatnya, lanjut dia, setelah pembekalan tidak ada tindak lanjut. “Setelah diberi pembekalan, mereka akan kembali menganggur,” katanya. Rochmad menambahkan, pembangunan pasar di Solo masih belum pro difabel sehingga para difabel kesulitan mendistribusikan hasil karyanya ke pasar.

Hal senada juga diungkapkan Sunarman, bahwa di Solo banyak difabel pendatang karena memang di solo banyak panti yang menyediakan pelatihan untuk difabel. Awalnya diharapkan setelah difabel keluar dari panti akan mandiri, namun karena semua program pemerintah bersifat pelayanan, sehingga  pelatihan yang ditawarkan tidak disesuaikan dengan kebutuhan pasar. “Pelatihan yang dijalankan selama ini hanya bersifat paket pelatihan saja, meskipun kadang juga disertai dengan pemberian alat bantu tapi tidak ada monitoring atau pendampingan”, ujar Sunarman. “Namun sekarang sudah mulai diusahakan mendidik difabel sesusai dengan kebutuhan pasar seperti misalnya, sekarang sedang banyak dibutuhkan pengrajin batik atau wayang beber, maka difabel mulai diarahkan ke sana”, tambahnya.

Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnakertrans) Singgih Yudoko, Selasa (17/5) di Solo, mengatakan pemerintah Solo memberikan bantuan gratis seperti peralatan tubuh untuk para difabel yang diserahkan ke beberapa rumah cacat di Solo selain mengadakan pembekalan pelatihan. Dia mengatakan, hal tersebut yang membuat para difabel dari luar Solo betah tinggal di Solo. “Setelah diberikan pelatihan, kami lakukan pengawalan dan pemberian modal berupa barang yang dibutuhkan untuk membuka usaha mereka,” kata Singgih.

Difabel merupakan bagian dari masyarakat sehingga kesejahteraan kaum difabel menjadi tanggungan pemerintah. “Hal tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah mengenai kesejahteraan sosial,” katanya. Dia mengatakan, peran pemerintah dalam menyejahterakan para kaum difabel adalah dengan meregulasi UU yang telah ada dan mengawasinya.

Namun, dia mengatakan, dalam melakukan pengawasan UU 1945 tersebut perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak dan tidak semata dari pemerintahnya saja. “Masyarakat sendiri perlu membantu dalam merealisasikan UU tersebut,” katanya. Singgih mengatakan, pemerintah tidak bisa memberi larangan keras bagi perusahaan yang menolak para pelamar difabel. Dia mengatakan, peraturan yang ada di setiap perusahaan berbeda sesuai dengan bidang perusahaan. “Jadi pemerintah hanya bisa memberi teguran kepada perusahaan yang menolak pelamar difabel,” katanya.

Singgih menambahkan, dalam hal kesejahteraan difabel dan penyediaan aksesibilitas, pemerintah telah membuat regulasi UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Difabel.

 

Perwali itu kapan disahkan???

Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Solo yang mengacu pada hukum internasional bahwa negara memiliki tiga kewajiban dalam pemenuhan hak asasi warganegaranya dalam hal menghormati, melindungi, dan pemenuhan hak asasi, pemerintah Kota Solo merancang Peraturan Walikota dalam bentuk perda tentang kesetaraan hak difabel dalam bidang pendidikan, industri dan tenaga kerja.

Singgih mengatakan, Perwali tersebut masih dalam tahap proses dan diharpakan dapat segera terealisasikan. Dalam rancangan Perwali tersebut, dia mengatakan, dalam tiap perusahaan diwajibkan menerima atau memiliki sebanyak 1 persen kaum difabel dari jumlah pegawai di perusahaan tersebut. Kalau dari bidang pendidikan, dia melanjutkan,  sekolah umum tidak boleh melarang dan menolak kaum difabel untuk bersekolah di sekolah tersebut. “Sekolah umum tidak boleh menolak penerimaan siswa difabel,” katanya.

Dia mengatakan, selama Perwali tersebut masih dalam tahap proses, dia berharap masyarakat turut membantu merealisasikan Perwali dan bagi kaum difabel agar menjadi mandiri dengan apa yang dimilikinya.

Ketua Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC), Mardianto, Senin (16/5), di Solo, mengatakan pihaknya menginginkan Perwali tersebut segera terwujud. “Jika Perwali ini segera disahkan, nasib anak difabel tidak akan termaginalkan,” katanya.  Sehingga, kata dia, kaum difabel bisa mengakses segala fasilitas umum baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun hiburan. Dia mengatakan, dengan adanya Perwali tersebut, diharapkan anak difabel dapat menikmati pendidikan di sekolah umum. “Karena ada beberapa murid yang ingin merasakan belajar di sekolah umum ,” katanya.

Hampir senada dengan Mardianto, Sunarman menuturkan bahwa selama ini tidak semua sekolah memberlakukan pendidikan inklusi untuk difabel. Padahal jika mengacu pada perda No.2 Tahun 2008 tentang kesetaraan difabel, anak difabel berhak bersekolah dimana saja seperti anak normal lainnya. Program inklusi yang dijajal pemerintah di beberapa sekolah hingga kini masih membingungkan. Munculnya masalah seperti jarak yang tidak terjangkau oleh difabel karena hanya sekolah-sekolah tertentu yang melaksanakan program inklusi, pada akhirnya menyulitkan difabel itu sendiri. Hanya ada sekitar dua sekolahan percontohan di setiap tingkat pendidikan, yaitu dua untuk SMA dan yang sederajat, dua untuk SMP dan yang sederajat, dan dua untuk SD dan yang sederajat.

Dan yang sangat disayangkan lagi, “program percontohan ini belum ada kelanjutannya, bagaimana evaluasinya, bagaimana perkembangannya, itu belum jelas”, tambah Sunarman. Diharapkan dengan perwali ini nanti akan dapat memperluas pendidikan inklusi bagi anak difabel. Informasi terakhir yang diperoleh Sunarman dari Dinas Sosial (Rabu, 18/05) bahwa perwali tersebut akan melalui uji pakar oleh akademisi terlebih dahulu.

Selain itu, Mardianto juga mengatakan, perlu adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia untuk melatih para kaum difabel. Dia mengatakan, saat ini jumlah SDM yang melatih di YPAC hanya sekitar 18 orang saja. Padahal, kata dia, untuk mengawasi dan melatih anak difabel diperlukan satu pengajar untuk satu sampai empat siswa. Jumlah siswa YPAC dari kalangan Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Umum sebanyak 125.

Mardianto melanjutkan, selain pendidikan di sekolah anak difabel juga perlu memperoleh pengetahuan umum yang didapat dari luar sekolah. Seperti aksesibilitas masuk ke Museum Radyapustaka Solo, katanya. “Tidak adanya ram aksesibilitas maka anak difabel kesulitan untuk masuk ke dalam museum,” katanya. Dia berharap, setelah diberlakukannya Perwali tersebut diharapkan pembangunan fasilitas umum menyediakan ram aksesibilitas bagi kaum difabel.

Tim Advokasi Difabel, Pejuang Difabel Sejati

Setelah wafatnya Prof.dr. Soeharso, lembaga-lembaga rehabilitasi berdiri sendiri-sendiri sehingga tidak saling menunjang. Tahun 70-an munculah Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM), pertama kali didirikan oleh dr. Handoyo. “Pada waktu itu di Solo belum begitu mencuat karena memang RBM berfokus pada rehabilitasi non panti, seperti rehabilitasi difabel pada tingkat kebutuhan individu, medis, pendidikan, dan pekerjaan”, jelas Sunarman. Sehingga kebijakan panti ini justru menimbulkan persepsi bahwa urusan cacat adalah urusan dinas social dan panti. Persepsi tersebut terus berkembang bertahun-tahun, sehingga menimbulkan kesan bahwa akses difabel untuk pelayanan umum seolah-olah tertutup.

Sunarman, Direktur Pusat Pengembangan dan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Prof Dr Soeharso, Solo.

Namun sejak 10 tahun terakhir ini sudah ada gerakan dari kelompok difabel itu sendiri. Dengan dibantu oleh lembaga-lembaga non pemerintah kelompok-kelompok difabel tersebut sudah mulai memperjuangkan isu-isu strategis bukan lagi isu-isu sektoral seperti yang dilakukan oleh panti-panti. Sunarman mengatakan, isu-isu strategis yang diperjuangkan adalah bagaimana aksesibilitas publik diperhatikan oleh pemerintah kota, baik di bidang pekerjaan, pendidikan, maupun transportasi, sejak itulah sudah mulai ada perda untuk kesetaraan difabel.

“Sayangnya, ketika sudah menjadi perda pun hingga kini belum dapat dirasakan secara konkret”, ujar Sunarman. “Oleh karenanya PPRBM mencoba mengusahakan perda itu terekam dalam sebuah perwali”, tambahnya. Kemudian dibentuklah sebuah Tim Advokasi Difabel (TAD) di tingkat kota, yang bergerak lintas dinas lintas sector sehingga diharapkan hak-hak difabel dapat dirasakan lebih konkret di bidang ekonomi, social, budaya, pendidikan, dan transportasi. Keberadaan TAD sudah ditetapkan oleh SK Walikota, sehingga berhak mengajukan pendanaan ke APBD untuk program-program yang terkait dengan difabel dan difabilitas.

Tahun 2011 ini merupakan tahun ke-dua bagi TAD dalam memperjuangkan hak-hak difabel. Selain berjuang membuat perwali atas perda, mereka juga membuat program-program dan menjalin kerjasama dengan pemerintah kota Solo. Diantaranya dengan Dinas Perhubungan, yaitu pengadaan aksebilitas difabel di beberapa fasilitas publik yang berhubungan dengan transportasi seperti pengadaan shelter BST yang aksesibel untuk difabel, dan Pelican Crossing di beberapa lampu merah di beberapa titik di kota solo yang memudahkan difabel untuk menyebrangi jalan raya.

Selain itu, TAD juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, dimana sekarang ini semua puskesmas dibuat aksesibel dan memprioritaskan pasien difabel. Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah membuat program-program yang disesuaikan dengan difabel. “Memang baru sebatas itu namun sudah mulai dipikirkan oleh pemerintah kota”, kata Sunarman. “Difabel kalau hanya dikirim ke panti-panti tidak ada kelanjutannya, karena begitu keluar dari panti masalahnya masih sama”, tambahnya.

TAD juga sedang melakukan validasi data berkaitan dengan difabel. Bahkan pendataan tersebut sudah dilakukan by name dan by address hingga tingkat RT. Menurut Sunarman, pendataan tersebut penting dilakukan karena akan digunakan sebagai dasar pembuatan program. “Bagaimana program akan efektif jika data tidak ada?”, ujar Sunarman. AMN (D0207004)-RN (D0207024)

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: